Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal dan Pemberantasan Rabies di Bali

Kamis, 03 Januari 2019

Rapat Koordinasi Dan Evaluasi

Pelaksanaan Vaksinasi Massal dan Pemberantasan Rabies di Bali


Pada tanggal 3 Januari 2019 telah dilaksanakan Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Program Pengendalian Rabies di Bali untuk Tahun 2019 di Denpasar, Bali.

Maksud dari pertemuan adalah untuk melakukan (1) Melakukan evaluasi dan identifikasi pembelajaran dari program pengendalian rabies tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya; (2) Penilaian keberhasilan dan dampak dari program pengendalian rabis tahun 2018 (3) Komitmen dari Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten untuk pengendalian rabies di Bali tahun 2019 dan seterusnya.


Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh peserta dari lintas sektor dan unsur masyarakat (Daftar Peserta seperti pada Lampiran 1).


Setelah mendengar arahan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan  paparan dari perwakilan Tim Ahli Rabies Bali, Drh. Anak Agung Gde Putra, SH, M.Sc, PhD., serta diskusi yang berkembang dalam pertemuan, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Program Vaksinasi Massal Rabies Bali telah berhasil mengendalikan kasus rabies, namun belum berhasil menghilangkan kasus rabies baik pada hewan maupun di manusia.
2. Perlu Upaya Khusus Pemberantasan Rabies Bali (UPSUS) dengan target tidak ada kasus rabies pada manusia pada tahun 2019, dengan optimalisasi vaksinasi massal di seluruh Desa (716) dan banjar (4373) dengan:
  • Pelaksanaan vaksinasi massal secara serentak pada bulan April 2019;
  • diselesaikan dalam waktu 30 hari; dan
  • Target vaksinasi anjing (minimal 70%) untuk menurunkan R0 dengan kegiatan validasi cakupan vaksinasi sebenarnya.Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi massal rabies berjalan baik sesuai target di butir 2 (dua), diperlukan penambahan jumlah SDM serta program penguatan melalui pelatihan untuk petugas tersebut, serta kepastian logistik pendukung vaksinasi massal.  Persiapan logistic dan SDM harus selesai pada bulan Februari 2019.3.

3. Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi massal rabies berjalan baik sesuai target di butir 2 (dua), diperlukan penambahan jumlah SDM serta program penguatan melalui pelatihan untuk petugas tersebut, serta kepastian logistik pendukung vaksinasi massal.  Persiapan logistic dan SDM harus selesai pada bulan Februari 2019.

4. Khusus untuk butir 2 (c), perlu ada monitoring pasca vaksinasi setelah vaksinasi dilaksanakan atau petugas khusus yang mendampingi pelaksanaan vaksinasi. Lebih lanjut perlu ada surveilans serologis pasca vaksinasi oleh BBVet yang lebih tertarget.

5. Perlu ada kegiatan KIE yang lebih masif melalui pemanfaatan media massa yang ada dan pendekatan berbasis desa.

6. Perlu adanya penguatan komitmen pemerintah daerah melalui audiensi tentang Rabies ke Gubernur Bali dan road show ke Bupati/Walikota yang akan dipimpin langsung oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. PDHI berserta anggota siap untuk memberikan kontribusi dalam program pemberantasan rabies di Bali, khususnya untuk KIE dan sterilisasi.

8. Ditjen PKH akan membantu fasilitasi kekurangan pendanaan untuk kegiatan pemberantasan, namun diperlukan komitmen khusus dari dinas kab/kota dan dukungan pemda setempat.

9. FAO Indonesia diharapkan meneruskan fasilitasi pelaksanaan program pemberantasan rabies Bali, dengan fokus minimal di 3 Kabupaten (Bangli, Buleleng, dan Karangasem), serta fasilitasi bantuan vaksin.

10. LSM yang akan membantu program pemberantasan rabies di Bali harus berada dibawah koordinasi pemerintah.

11. Mencatat dan memberitakan kisah sukses tentang pemberantasan Bali, seperti Denpasar (2 tahun tidak ada kasus) serta Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan yang sudah lama tidak ada kasus (terakhir tahun 2012).

12. Pemanfaatan dana pemerintah dari institusi terkait lain yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk pemberantasan rabies, seperti dana desa, dana bencana dll.

13. Dengan adanya Permendagri terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), nanti diharapkan di setiap kab/kota tersedia anggaran untuk pemberantasan zoonosis.

14. Semua bantuan diarahkan ke 3 kabupaten prioritas (Bangli, Buleleng, Karangasem).

15. Perlu ada kelompok kerja di tingkat desa yang mendapatkan operasional untuk pendataan anjing (keluar-masuk dan populasi).

16. Perlu diaktikan kembali Posko Rabies di tingkat provinsi dalam menunjang kegiatan harian vaksinasi massal dan sosialiasi rabies secara menyeluruh di provinsi Bali sehingga kegiatan vaksinasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target.

Mencatat dan mendiskusikan permasalahan dan masukan untuk program pemberantasan rabies Bali tahun 2019 (Lampiran 2).